Loh Gimana?

“BUMN menjadi sapi perah DPR” adalah suatu ungkapan yang sangat kasar rasanya untuk pencitraan lembaga kenegaraan sekelas DPR yang notabenenya adalah wakil penyalur aspirasi rakyat yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat, bukannya “tukang palak” uang Negara. Berawal dari sms Dahlan Iskan kepada Presiden SBY yang juga disampaikan kepada Sekertaris Kabinet Dipo Alam, yang berisi laporan bahwa ada oknum-oknum anggota DPR yang “meminta jatah” kepada lembaga BUMN. Sms ini bocor dan menjadi isu liar yang berkembang di masyarakat bahwa DPR selama ini menjadikan DPR sebagai “sapi perah”. Isu yang berkembang di masyarakat ini tentunya sangat membuat para anggota DPR merasa tidak nyaman. “Jika nyatanya fitnah, kami akan membuat surat kepada Presiden bahwa Dahlan menuduh tanpa bukti dan fakta”, begitu kata ketua DPR, Marzuki Alie.

   

Memang benar, kita harus melawan segala bentuk tindak korupsi, namun mungkin cara yang dilakukan oleh Dahlan Iskan terlalu ekstrim, tidak pakai lapor KPK, atau pihak kepolisian, tapi langsung ke Presiden dan Sekab, atau memang sengaja, supaya dilihat publik? Dahlan terlihat seperti “single fighter” yang berjuang sendirian melawan korupsi ditengah-tengah kesemrawutan lembaga-tembaga Negara. Paling tidak sampai sekarang Dahlan sudah melaporkan 6 nama anggota DPR. 5 orang dilaporkan karena melakukan “pemalakan” kepada BUMN, dan 1 orang dipujinya, entahlah, tidak tahu mengapa. Dan lucunya sampai sekarangpun Dahlan hanya melaporkan nama-nama itu kepada Badan Kehormatan DPR, bukannya ke KPK atau Polisi. Entah karena takut akan ada perselisihan perebutan penanganan kasus oleh KPK dan Polisi atau bagaimana? Karena memang sampai sekarang rana kerja kedua lembaga ini masih abu-abu, karena bias sama-sama menangani kasus. Bahkan KPK memiliki ruang tahanan juga, sungguh membingungkan. Tapi yang lebih aneh menurut saya adalah keputusan Dahlan untuk merevisi 2 nama yang sudah dia laporkan sebelumnya seperti yang dikatakan wakil ketua badan kehormatan DPR Abdul Wahab Delimonte kepada pers(22/11). Ada apa sebenarnya dibalik ini semua? Apakah Dahlan mendapat tekanan? Atau pengalihan isu tentang kasus PLN yang sedang dihadapinya? Ataukah sedang menyusun sebuah strategi menuju pemilu 2014?

Terlepas dari itu semua, jauh sebelum Dahlan Iskan “mengadu” dugaan kasus “pemalakan” yang dilakukan DPR, citra DPR di mata masyarakat juga memang sudah jelek. Mulai dari rencana DPR untuk membangun grdung baru ditengah-tengah keadaan ekonomi masyarakat yang masih labil, pembelian kursi mewah, renovasi toilet, sampai penghamburan uang negara untuk studi banding hal-hal yang kurang dianggap penting seperti merubah lambang PMI. Harusnya DPR bersikap lebih legowo menanggapi isu yang dilontarkan Dahlan, dan sebenarnya menurut saya banyak jalan yang bisa diambil Dahlan kalau memang niatnya adalah menyelesaikan kasus ini, tentunya dengan bekerjasama bersama KPK dan Polisi, diiringi dengan niat yang tulus dari semua pihak. Tapi, dari itu semua, Perslah yang memegang peranan penting sebagai lembaga pembangun opini public serta pencitraan. Kita tahu, sudah banyak, yang orientasinya bukan lagi membangun citra bangsa yang positif, tapi lebih kepada rating, beritanya sedikit, bumbunya banyak.