“BUMN menjadi
sapi perah DPR” adalah suatu ungkapan yang sangat kasar rasanya untuk
pencitraan lembaga kenegaraan sekelas DPR yang notabenenya adalah wakil
penyalur aspirasi rakyat yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat, bukannya
“tukang palak” uang Negara. Berawal dari sms Dahlan Iskan kepada Presiden SBY
yang juga disampaikan kepada Sekertaris Kabinet Dipo Alam, yang berisi laporan
bahwa ada oknum-oknum anggota DPR yang “meminta jatah” kepada lembaga BUMN. Sms
ini bocor dan menjadi isu liar yang berkembang di masyarakat bahwa DPR selama
ini menjadikan DPR sebagai “sapi perah”. Isu yang berkembang di masyarakat ini
tentunya sangat membuat para anggota DPR merasa tidak nyaman. “Jika nyatanya
fitnah, kami akan membuat surat kepada Presiden bahwa Dahlan menuduh tanpa
bukti dan fakta”, begitu kata ketua DPR, Marzuki Alie.
Memang benar,
kita harus melawan segala bentuk tindak korupsi, namun mungkin cara yang
dilakukan oleh Dahlan Iskan terlalu ekstrim, tidak pakai lapor KPK, atau pihak
kepolisian, tapi langsung ke Presiden dan Sekab, atau memang sengaja, supaya
dilihat publik? Dahlan terlihat seperti “single fighter” yang berjuang
sendirian melawan korupsi ditengah-tengah kesemrawutan lembaga-tembaga Negara.
Paling tidak sampai sekarang Dahlan sudah melaporkan 6 nama anggota DPR. 5
orang dilaporkan karena melakukan “pemalakan” kepada BUMN, dan 1 orang
dipujinya, entahlah, tidak tahu mengapa. Dan lucunya sampai sekarangpun Dahlan
hanya melaporkan nama-nama itu kepada Badan Kehormatan DPR, bukannya ke KPK
atau Polisi. Entah karena takut akan ada perselisihan perebutan penanganan
kasus oleh KPK dan Polisi atau bagaimana? Karena memang sampai sekarang rana
kerja kedua lembaga ini masih abu-abu, karena bias sama-sama menangani kasus.
Bahkan KPK memiliki ruang tahanan juga, sungguh membingungkan. Tapi yang lebih
aneh menurut saya adalah keputusan Dahlan untuk merevisi 2 nama yang sudah dia
laporkan sebelumnya seperti yang dikatakan wakil ketua badan kehormatan DPR
Abdul Wahab Delimonte kepada pers(22/11). Ada apa sebenarnya dibalik ini semua?
Apakah Dahlan mendapat tekanan? Atau pengalihan isu tentang kasus PLN yang
sedang dihadapinya? Ataukah sedang menyusun sebuah strategi menuju pemilu 2014?
Terlepas dari
itu semua, jauh sebelum Dahlan Iskan “mengadu” dugaan kasus “pemalakan” yang
dilakukan DPR, citra DPR di mata masyarakat juga memang sudah jelek. Mulai dari
rencana DPR untuk membangun grdung baru ditengah-tengah keadaan ekonomi
masyarakat yang masih labil, pembelian kursi mewah, renovasi toilet, sampai
penghamburan uang negara untuk studi banding hal-hal yang kurang dianggap
penting seperti merubah lambang PMI. Harusnya DPR bersikap lebih legowo
menanggapi isu yang dilontarkan Dahlan, dan sebenarnya menurut saya banyak
jalan yang bisa diambil Dahlan kalau memang niatnya adalah menyelesaikan kasus
ini, tentunya dengan bekerjasama bersama KPK dan Polisi, diiringi dengan niat
yang tulus dari semua pihak. Tapi, dari itu semua, Perslah yang memegang
peranan penting sebagai lembaga pembangun opini public serta pencitraan. Kita
tahu, sudah banyak, yang orientasinya bukan lagi membangun citra bangsa yang
positif, tapi lebih kepada rating, beritanya sedikit, bumbunya banyak.
